Bupati Karo Audiensi ke KemenLHK

Karo,TuntasOnline.Com - Komisi D DPRD Provsu bersama Bupati karo Terkelin Brahmana, SH, Kepala Bappeda Ir Nasib Sianturi, M.Si dan Plt Kadis PUPR Paksa Tarigan, ST, Walhi Sumut Dana Tarigan, Aliansi Peduli HBB (Horas Tano Batak) Lamsiang Sitompul beraudensi ke Kementerian Lingkungan Hidup, Jumat (9/8) pukul 09.00 wib di Ruang Manggala Wanabakti Jakarta.

Rombongan diterima oleh  Ir. Yuliarto Joko Putranto, Sekretaris Direktorat Jenderal PDASHL, Luckmi Purwandari, ST, M.Si., Direktur Pengendalian Pencemaran Air Ditjen PPKL, Ir. Djati Witjaksono Hadi, M.Si., Kepala Biro Humas, Dr. Drs. Sugeng Priyanto, M.Si., Direktur Pengaduan, Pengawasan dan Pengenaan Sanksi Administrasi Ditjen Gakkum. 

Dalam audensi terungkap fakta isu pertemuan terkait pencemaran sekitar kawasan Danau Toba, Bupati karo Terkelin Brahmana mengatakan terkait KJA di Tongging dan  maraknya kotoran babi masuk ke danau Toba, khusus kab. Karo itu kita katakan tidak ada. 

Walaupun rumah makan BPK (Babi panggang Karo) bertebaran di kab karo, tapi untuk pembuangan kotoran babi di seputaran Tongging saya jamin tidak ada, itu zero kotoran babi. Tandasnya

Dalam waktu dekat ini masyarakt  kab. Karo akan memberikan surat persetujuan bahwa mereka yang mengusahai KJA akan disterilkan, ini kita dapat informasinya. Katanya 

Senyara Walhi sumut Dana Tarigan mengatakan jika danau Toba adalah ikon Parawisata sebaliknya dirinya menyebut lkon danau Toba  saat sekarang ini "TOILET RAKSASA" , ini saya katakan karena pencemaran kawasan Danau Toba sudah sangat parah rusaknya dan menakutkan, bayangkan kotoran babi, kotoran manusia, kotoran ikan, limbah perhotelan semuanya dibuang ke danau Toba. Kecamnya

Heran-nya kenapa perhotelan, budidaya keramba jaring apung (KJA) dari perusahaan dan masyarakat  tidak mematuhi Pergub tahun 2017, ini warning, air danau Toba sekarang sudah tidak dapat dimanfaatkan untuk  dikonsumsi sebagai air minum. Tambahnya

Hal serupa dikecam oleh Aliansi peduli  horas bangso batak (HBB) lamsiang Sitompul  angkat bicara mengecam terjadinya  pencemaran di danau Toba, merupakan kerusakan sangat parah. Ujarnya

Lamsiang membenarkan fakta dilapangan pencemaran akibat faktor kotoran babi, kotoran manusia, kotoran taik ikan dari budidaya KJA ditambah limbah perhotelan yang tidak memiliki Ijin, sambungnya

Sesuai hasil riset penelitian lingkungan hidup provsu tahun 2005-2012 menyatakan kawasan Danau Toba, kategori "tercemar"  nah ini yang kita banggakan di danau Toba, saya katakan tidak, Tandasnya

Untuk itu sesuai instruksi presiden Jokowi kami HBB meminta tidak ada alasan KLH tidak setuju, harus setuju zero keramba. Tegas lamsiang berapi api

Pada kesempatan yang sama komisi D DPRD provsu secara bergantian menyebutkan bahwa danau Toba adalah ikon yang menakutkan, (Fahrijal Nasution), danau Toba bukan ikon destinasi  dunia (Burhanuddin siregar), danau Toba harus zero KJA (Layari Sinukaban), danau Toba sarang kotoran rentan penyakit (Leonard Surungan Samosir). 

Menanggapi derasnya mengalir ocehan para anggota komisi D DPRD provsu, Sutrisno Pangaribuan selaku  ketua komisi D DPRD provsu yang memimpin gelar audensi akan mendorong KLH  agar mengambil sikap. Jelasnya

 Kadis lingkungan hidup provsu Ir Binsar Situmorang mengakui sangat sulit menertibkan zero KJA oleh perusahaan perusahaan yang belum menutup usahanya yang dianggap mencemari danau Toba, sebab mereka tahu aturan hukum. Ujarnya

Kita bicara untuk zero KJA harus dulu kita revisi  payung hukumnya yang termaktub pada perpres 81 tahun 2014, disebutkan dalam perpres ini tidak ada menguatkan zero KJA hanya zonasi KJA, nah kalau mau menanggapi apa yang diutarakan dalam rapat ini, mari revisi dulu, agar peraturan yang ada tidak tumpang tindih. Tegasnya 

Kementerian KLH Sekretaris Direktorat Jenderal PDASHL, Luckmi Purwandari, ST, M.Si. Mengatakan semua apa yang disampaikan tadi, semua sudah kita catat, dan kita akan bahas bersama pimpinan kami, ujarnya menutup rapat.(Rekro Trgn)