Bupati Karo Dukung Penuh Kebijakan Pemerintah Pusat Dalam Penataan dan Penertiban Kawasan Hutan

Karo,TuntasOnline id – Bupati Karo, Brigjen Pol (Purn) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp.OG., M.Kes., didampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup menghadiri kegiatan Sosialisasi Pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang diselenggarakan oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), bertempat di Kantor Gubernur Sumatera Utara, Kamis (16/04/2026).

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari hasil survei dan asesmen terhadap perizinan pemanfaatan kawasan hutan di Provinsi Sumatera Utara, yang bertujuan untuk memperkuat tata kelola kehutanan serta memastikan pemanfaatan hutan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Direktur Pengawasan, Pengenaan Sanksi Administratif dan Keperdataan Kehutanan Kementerian Kehutanan (PPSAKK), Ardi Rismon menjelaskan Pemerintah melakukan pencabutan izin PBPH dengan alasan bahwa pemegang izin tidak melaksanakan kegiatan sesuai izin, tidak memenuhi kewajiban administrasi dan teknis, tidak terdapat aktivitas nyata di lapangan, pelanggaran peraturan perundang-undangan termasuk perbaikan tata kelola perizinan berusaha. 

Negara menurut Ardi memiliki kewenangan mutlak untuk mengatur, mengevaluasi dan mencabut izin. Maka kepala daerah punya peran dan partisipasi aktif, untuk memberikan data dan informasi kondisi lapangan kepada Kementerian Kehutanan RI. Berkoordinasi dengan pihak terkait untuk penertiban pasca pencabutan. Melakukan pemantauan dan pengawasan di wilayah masing-masing. 

Komitmen bersama pusat dan daerah adalah kunci utama pengelolaan berkelanjutan. Hutan bukan sekedar konsesi, melainkan aset strategis bangsa yang harus dijaga bersama, ucap Ardi Rismon.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Karo Antonius Ginting menyampaikan komitmen bahwa Pemerintah Kabupaten Karo mendukung penuh langkah pemerintah pusat dalam penataan dan penertiban kawasan hutan demi menjaga kelestarian lingkungan serta keberlanjutan sumber daya alam. Hal ini penting untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan, khususnya di wilayah Kabupaten Karo.

Sosialisasi itu diikuti Gubsu Bobby Afif Nasution, Wakil Kepala Penegakan Hukum Satgas PKH (Penertiban Kawasan Hutan) Halilintar Brigjend TNI Anggiat Napitupulu dan 12 pemerintah kabupaten/kota yang terdampak pencabutan PBPH di Provinsi Sumatera Utara.(wan/TO)