Fraksi PDIP DPRD Nunukan Sampaikan 22 Poin Pandangan Umum

Nunukan, TuntasOnline.id - Pandangan Umum partai Fraksi PDIP Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan, terhadap Nota keuangan Rancangan anggaran belanja dan pendapatan Kabupaten Nunukan tahun anggaran 2025.

Gelar Rapat paripurna Ke-7 dilaksanakan di ruang sidang kantor DPRD kabupaten Nunukan dihadiri, Hj.Leppa Rahma Wati ketua beserta anggota DPRD Kabupaten Nunukan, Sekertaris Daerah Kabupaten Nunukan, Sekertaris Dewan Kabupaten Nunukan,Staf Ahli, forum Kordinasi, Kepala OPD Kabupaten Nunukan, Kepala Organisasi, Kepala Wanita kabupaten Nunukan.

Sadam Husein, membacakan Nota penyampaian pandangan Umum lewat fraksi PDI Perjuangan
terhadap Nota keuangan Rancangan anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Nunukan tahun 2025.  Setelah mencermati, dan Analisa secara detail, terhadap Nota keuangan rancangan APBD, 2025 ini, kami fraksi PDI Perjuangan memberikan masukan dan tanggapan sebagai berikut, 

1. Fraksi PDI perjuangan melihat dan mempelajari target PAD terutama, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan hanya berkisaran, Rp.53 Miliar, kami berharap pemerintah Daerah memberikan target lebih tinggi daripada angka yang tertera pada nota keuangan APBD tahun anggaran 2025, dan menghitung ulang target PAD tersebut, agar pemacu untuk lebih bekerja keras dan lebih baik kepada seluruh OPD sebagai pemungut PAD. Contoh penerimaan Pajak Daerah pada tahun anggaran 2023 bisa mencapai kurang lebih sebesar Rp. 96 Miliar.

2. Kami Fraksi PDI Perjuangan, mempelajari dengan seksama item pada buku Nota keuangan APBD 2025, pada bagian ringkasan APBD terdapat penjelasan besaran bagian  belanja Pegawai kurang lebih sebesar Rp.680 Miliar. Sementara kami dapatkan data pada laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun 2023 total belanja pegawai hanya terealisasi sebesar kurang lebih Rp.464 Miliar. kami melihat ada selisih yang cukup besar pada item belanja pegawai sebesar Rp.216 Miliar. hal ini tentu dipertanyakan dan soroti serta tolong di berikan penjelasan terperinci, apakah jumlah pegawai di kabupaten Nunukan bertambah dari data yang kami peroleh adalah sebanyak 3459 orang ASN mohon penjelasan secara terperinci dari hal tersebut.

3. Melanjutkan dalam poin di atas apabila poin selisih perhitungan belanja pegawai sebesar Rp.216 Miliar tersebut bisa dialihkan pada titik berat pembangunan yang lebih penting dan lebih prioritas dan berkeadilan dan di masukan kedalam belanja modal.

4. Fraksi PDI Perjuangan meminta dan memastikan anggaran beasiswa untuk masyarakat tidak mampu dan berprestasi lebih besar daripada anggaran tahun sebelumnya.

5. Fraksi PDI Perjuangan meminta agar pemerintah Daerah melakukan pengerukan sedimentasi Embung seluruh Kabupaten Nunukan, dan memastikan jaringan air bersih tersedia untuk masyarakat Nunukan.

6. Fraksi PDI Perjuangan menyoroti, rendahnya Upah petugas kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup di mana petugas kebersihan adalah Garda terdepan untuk meraih Adi Pura.

7.Fraksi PDI Perjuangan meminta agar di lakukannya sensus atau survey kebutuhan LPG 3 kg dan BBM bersubsidi di Kabupaten Nunukan, agar kuota LPG 3 kg dan BBM bersubsidi bisa menyesuaikan dengan kebutuhan Real, yang terjadi di Kabupaten Nunukan. kami masih mendapatkan keluhan di lapangan tidak meratanya distribusi dan sulitnya mendapatkan Gas LPG 3 Kg dan BBM subsidi solar bagi para Nelayan terutama di Desa  Binalawan Kecamatan Sebatik.

8. Fraksi PDI Perjuangan, Pemerintah Daerah terutama OPD terkait untuk mengevaluasi kualitas bahan material pada program bedah rumah pada tahun anggaran 2024 ini, hal ini kami dapatkan laporan dari masyarakat RT.29 Kelurahan Nunukan Barat.

9. Fraksi PDI Perjuangan meminta, pemerintah agar meningkatkan bantuan Rumah Ibadah pada APBD 2025.

10. Masyarakat berhak menikmati penerangan jalan umum, hal ini masih banyak kami temukan ruas jalan yang tidak memiliki penerangan jalan.

11. di bidang pendidikan kami fraksi PDI perjuangan, meminta agar seluruh sekolah di kabupaten memiliki Gedung RKB sendiri. sebagai mana belum tersedia RKB pada SDN 01 Tulin Onsoi RT. Desa Salang.

12. di bidang telekomunikasi kami Fraksi PDI Perjuangan meminta agar Pemerintah lebih aktif berkordinasi untuk pengusulan Tower BTS Kementrian karena Masih adanya Black sport.

13. di bidang Listrik, kami dari Fraksi PDI Perjuangan meminta agar meratanya jaringan Listrik di Desa-Desa.

14. di bidang Infrastruktur jalan, kami meminta agar pemerintah Daerah pada APBD 2025 untuk tidak melakukan pekerjaan Aspal ulang pada ruas jalan yang masih bagus dan layak di lewati.

15. Perlu adanya Master plan perencanaan serta ketersediaan lahan untuk membangun pelabuhan khusus bongkar muat tabung LPG dan BBM di pulau Nunukan.

16. Meningkatkan anggaran pada sektor perikanan dan pertanian.

17. Bidang UMKM, meminta kepada pemerintah Daerah agar memetakan dan membuat data best UMKM terutama sektor kerajinan khas Dayak Tidung agar pemerintah bisa memberikan bantuan Modal.

18. di sektor ketahanan pangan perlu adanya pembangunan pabrik Mini tepung tapioka, di daerah tulin Onsoi.

19.Untuk ketahanan pangan, perlunya pemerintah Memanfaatkan kembali Rumah pemotongan Hewan kurban yang berada di Mansafa.

20. Perlunya adanya pengaturan Budi daya rumput laut dan pemukat rumput laut agar pelaku usaha tetap bisa tenang.

21. Bidang kesehatan, kami berharap dengan adanya peningkatan anggaran kesehatan tersebut dapat dirasakan merata oleh tenaga kesehatan dan puskesmas yang ada di kabupaten Nunukan.

22. Kami dari fraksi PDI Perjuangan mengingatkan komitmen Netralitas seluruh ASN di kabupaten Nunukan.

(SRF)