Hambatan Pembangunan RSUD, Moderamen GBKP Kabanjahe RDP dengan Pemkab

KARO, TuntasOnline.Com -
Pihak Moderamen GBKP kabanjahe, setelah menunggu proses waktu yang panjang, akhirnya mendesak digelarnya Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pihak Pemkab Karo dalam penjelasan kendala dan hambatan progres  pembangunan RSUD, milik pemda Karo, Selasa (3/3) pukul 09.30 wib di Ruang Rapat Bupati lantai II. 

RDP tersebut dilaksanakan pihak Moderamen GBKP Kabupaten Karo guna ingin lebih tahu apa sebenarnya yang terjadi sehingga sekian lama RSUD belum jadi dibangun di lokasi yang baru, dengan maksud, tanah bekas RSUD yang lama agar dapat kembali ke pihak Moderamen GBKP sebagai pemilik sesuai sertifikat HGU No. 316.

"Namun, bagaimana tanah RSUD yang sekarang dapat GBKP dikuasai kembali , kalau pihak pemerintah kabupaten sendiri belum membangun RSUD yang baru," ujar ketua Moderamen GBKP Pdt Agustinus Purba diawal rapat saat berlangsung.

Untuk itu  kata Pdt. Agustinus meminta kepada pemkab Karo menjelaskan kendala yang dihadapi, sebab informasi  beredar pembangunan RSUD terkendali akibat adanya Pansus yang dilakukan DPRD Karo. 

Sambungnya, "Kami pihak GBKP tidak masuk keranah "PANSUS"  karena itu sifatnya regulasi dan teknis, jadi intinya kami butuh progres,".

Disamping itu, pdt Agustinus Mengapreisasi segala upaya  yang telah  pemkab lakukan selama ini, bahkan melobi sampai ketingkat pusat, jadi tidak ada maksut  menyerang Pemkab Karo dengan dalih mensia siakan usaha yang  sudah diraih. 

Bupati Karo Terkelin Brahmana SH MH menanggapi, "Kami pihak pemerintah kabupaten  Karo memahami kegelisahan dari pihak Moderamen GBKP, karena pembangunan RSUD milik pemkab Karo belum terbangun dilokasi yang baru di seputar desa rumah Kabanjahe sebagaimana hasil kesepakatan  sebelumnya bersama DPRD Karo sudah setuju dilakukan studi kelayakan dengan ditampung dalam anggaran di APBD Tahun 2019," jelasnya.

Sementara itu Direktur RSUD Kabanjahe, Arjuna Wijaya membenarkan bahwa proses pembangunan RSUD terhambat disebabkan pihak DRPD Karo ditengah jalan mengadakan "Pansus" sehingga tahapan tahapan yang sudah dilalui, semisal studi kelayakan, pengadaan tanah 4 ha di desa Rumah Kabanjahe, pengajuan proposal  dana ke Kemenkes RI 20-40 M semua telah rampung. 

Namun ironisnya, kata Arjuna ketika hendak kita lakukan pembangunan fisik RSUD anggaran APBD TA. 2019 sebesar 3 Milyard tahun 2020 ini, belum dapat kami pastikan terakomodir, sebab kendala adanya Pansus di tahun 2019 lalu. 

Arjuna berharap, setelah rapat ini kiranya  dapat diputuskan kedepan anggota DPRD Karo, Moderamen GBKP dan pemkab Karo duduk beesinergi satu meja, untuk mencari solusi.

Hal senada dikemukakan Sekum GBKP Pendeta Rehpelita Ginting mengatakan terhambatnya proses pembangunan diduga adanya Mis komunikasi, tentu ini kami pihak Moderamen GBKP tidak bisa mencampuri ketidak cocokan, apa yang dipikirkan DPRD Karo dan apa yang dipikirkan pemerintah daerah Karo. Ujarnya 

Rehpelita menilai timbulnya mis komunikasi ini efek kurang keterbukaan duduk satu meja, tentu ini mengakibatkan masyarakat jadi korban, sehingga  akan menjadi cerita stagnan, tidak ada titik temunya. Terangnya 

Menurut Rehpelita, lebih bagus jangan hanya andalkan pendekatan hanya secara politis, tapi harus juga dicoba sisi Regulasi, dan hukum, ini bukan maksut menggurui. Sarannya

Dipenghujung Rapat, diputuskan bupati Karo Terkelin Brahmana, SH, MH menyampaikan dalam waktu dekat pemda Karo akan menyurati DPRD Karo terkait tindaklanjut hasil pansus dari DPRD dan kepada pihak Moderamen GBKP jika berkenan sebagai fasilitator untuk mengadakan rapat selanjutnya melibatkan DPRD Karo.

Hadir dalam Rapat dengar pendapat yang dimotori Moderamen GBKP Staf ahli Mulia Barus, staf ahli Agustin Pandia, Plt Asisten I Dapat Trimei Sinulingga, Asisten 3 Mulianta Tarigan, Kabag Hukum, kabag Penum Capelrilus Barus, Kabid kesehatan Kawal Maha dan OPD pemerintah daerah Karo.(RT/TO)