Dana Covid-19, FPMD Ingatkan Kades Bunut Berhati-hati

Labuhanbatu.TuntasOnline.Com - (FMPD) Forum Mahasiswa Peduli Desa mengingatkan kepada Kepala Desa (Kades) Bunut kecamatan Torgamba agar lebih berhati-hati dalam penyaluran dana yang diperuntukkan bagi masyarakat terdampak Covid-19.

Muhammad Aulia,  Ketua Umum FMPD mengatakan kepada wartawan bahwa nominal anggaran yang disiapkan pemerintah bagi warga terdampak Covid-19 cukup besar. “Program ini harus diawasi dan dipantau,” tegasnya.

Menurutnya, program ini sangat baik untuk membantu masyarakat dalam menghadapi stuasi sekarang, maka perlu dilakukan pengawasan terhadap pendataan dan pendistribusian hingga penerimaannya.

Untuk diketahui, sambungnya, kurang lebih sekitar 30 persen dari Rp1,2 Milliar total dana desa tahun 2020 atau sebesar Rp360 juta, dan jika dana desa Rp.800 juta di potong 25% maka Rp.200 juta yang akan digunakan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT). 

Sasaran penerima BLT Dana desa adalah keluarga miskin non PKH (Program Keluarga Harapan) atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang kehilangan mata pencaharian, belum terdata (Exclusion error), dan mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun atau kronis.

Muhammad Syafii Rambe selaku sekertaris Jendral berharap Pemerintahan Desa harus jeli dalam mendata dan mengkategorikan masyarakatnya perihal yang berhak mendapat bantuan. “Kades dan Kepala Dusun tentunya lebih mengetahui masyarakatnya yang berhak menerima, jangan sampai tumpang-tindih,” ungkapnya.

Selain itu Muhammad Nur Arif selaku kabid Pemuda dan Mahasiawa juga mengingatkan kepada pihak yang berwenang khususnya Kades Bunut dapat menjalankan program ini dengan transparan dan berkeadilan. Selain itu sesuai dengan intruksi presiden bahwa bantuan langsung tunia berbentuk Uang bukan sembako, maka kami siap mengawal kinerja kepala desa untuk menyalurkan BLT secara merata.

Dikatakan,  dalam Permendes Nomor 6 Tahun 2020, BLT Dana Desa adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari Dana Desa. Pelaksanaan BLT Dana Desa menjadi tanggung jawab setiap Kades.

Kami dari FMPD (Forum Mahasiswa Peduli Desa) juga berharap agar pemerintah desa tetap transfaran terhadap anggaran covid-19 ini dan pendataan desa juga harus di tujukan kepada yang membutuhkan sesuai dengan katagori dalam surat edaran kemendes, dan tetap harus komitmenkan jangan sampai ada Nepotisme.

“Kades harus berhati-hati  jangan sampai ada berita tentang penangkapan Kades terkait korupsi BLT Dana Desa,” ujarnya.(SR)