Kemenkeu Akomodir Insentif Nakes Hanya 3,7 M, Gubernur Rohidin Harapkan Hati DPD Terketuk Berjuang Bersama

Bengkulu, TuntasOnline.com - Gubernur Bengkulu, Dr. H. Rohidin Mersyah, MMA berharap kepada senator atau anggota DPD RI Daerah Pemilihan (Dapil) Bengkulu dapat ikut memperjuangkan kebutuhan Daerahnya di pusat.

Contoh kecilnya pada saat Pemerintah Provinsi (Pemprov) mengusulkan ke pusat sebesar Rp 6,7 miliar. Akan tetapi pada Desember 2020 lalu, yang ditransfer Kemenkeu hanya sebesar Rp 3,7 miliar, hal yang seperti ini harus diperjuangankan DPD, Rabu (10/2).

Hal ini disampaikan Rohidin saat diwawancara wartawan usai menghadiri rapat paripurna di DPRD Provinsi Bengkulu. Sesuai dengan tugasnya, anggota DPD menyampaikan aspirasi dari masyarakat Bengkulu termasuk juga para kepala Daerah baik Gubernur, Bupati/Walikota se-Provinsi Bengkulu di tingkat pusat. 

“Saya berharap dengan anggota DPD Bengkulu, terutama unsur pimpinan Pak Sultan. Karena DPD itu tugasnya menyampaikan aspirasi masyarakat Bengkulu, aspirasi Gubernur, para Bupati dan Walikota se-Bengkulu kepada bapak Presiden atau kepada Kementerian/Lembaga,” kata Rohidin.

Mantan Wakil Gubernur ini mengatakan, berkaitan dengan insentif tenaga kesehatan (Nakes), Pemprov sendiri telah mengusulkan ke pusat sebesar Rp 6,7 miliar. Akan tetapi pada Desember 2020 lalu, yang ditransfer Kemenkeu hanya sebesar Rp 3,7 miliar. 

“Nah ada satu hal terkait dengan usulan kita insentif Nakes. Itukan kita usulkan kebutuhan Bengkulu di 2020 nilainya itu 6,7 miliar. Baru disetujui dan ditransfer Kemenkeu sebesar Rp 3,7 miliar. Nah tugas-tugas seperti ini harusnya ya DPD perjuangkan ke Kementerian Keuangan. Bengkulu kan kecil alokasinya cuma Rp 6,7 miliar, harusnya bisa ditransfer langsung. Kemarin baru kita dapatkan di tanggal 20 Desember. Sekali lagi saya menitip pesan betul, berharap kepada anggota DPD kita, fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi kepala Daerah dan masyarakat Bengkulu itu ke Kementerian/Lembaga,” bebernya.

Selain insentif Nakes, Rohidin juga meminta ada beberapa agenda Daerah yang belum tersampaikan. Seperti peralatan-peralatan Nakes yang semestinya bisa DPD sampaikan ke Kementerian/Lembaga di pusat.

"Mestinya mereka menyampaikan ke BPBD, ke Kementerian Kesehatan, sampaikan apa kebutuhan rakyat Bengkulu yang selama ini kita berjuang sendiri. Kemarin alhamdulillah kita dapat PCR kemarin saya juga mengusulkan untuk rumah sakit Covid. Harusnya DPD yang memperjuangkan itu. Itu khusus bidang Covid, belum lagi bidang pemulihan ekonominya. DPD itu sounding ke Kementerian Pertanian, sounding ke Kelautan Perikanan. Kita kan mau ngembangkan kawasan Enggano. Harusnya DPD sounding ke Kementerian. Kalau aspirasi rakyat Bengkulu dengan gubernur, rakyat dengan bupati, itu tugasnya DPRD provinsi dan kabupaten/kota cukup,” demikian Rohidin. (Panji)