Bantah Kisruhkan Pokir, Fraksi Nasdem Nunukan Ingin Pemerataan Pembangunan

Nunukan, TuntasOnline.id - DPRD Kabupaten Nunukan sampaikan klarifikasi soal informasi ditiadakannya Pokok Pikiran (Pokir) yang mengundang keributan saat Paripurna. 

Sebelumnya, Rapat Paripurna dilaksanakan di Ruang persidangan DPRD Kabupaten Nunukan, yang dihadiri oleh Wakil Ketua beserta Anggota DPRD Kabupaten Nunukan, Wakil Bupati Nunukan, Plt Sekda, OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan, BUMN, BUMD, TNI/Polri, Tokoh Pemuda, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama.

Usai Gelar Rapat Paripurna sekitar pukul 18.00 WIT, dari Faksi Nasdem, Hendrawan, Komisi III DPRD Kabupaten Nunukan, bahwa, mengenai tidak menghadiri Rapat Paripurna karena bahwa Fraksi Nasdem memiliki prinsip dan tidak ada yang mempengaruhi serta juga memiliki pandangan yang sama terkait permasalah pemerataan pembangunan.

"Kmi tidak membahas permasalahan POKIR, tapi kami dari Fraksi Nasdem berbicara Permasalahan Pembangunan, di Kabupaten Nunukan antara lain, Dapil 1, Dapil 2, Dapil 3, dan Dapil 4, Krayan dan Kabudaya, yang diinginkan oleh Nasdem, agar anggaran yang ada itu, pemerataan secara proporsional dalam program pemerintah perlu merata," Jelasnya.

"Itu adalah sikap Nasdem, bukan bicara permasalahan Pokir, bagaimana kami hadir di Gedung DPRD memperjuangkan Masyarakat kami, agar kami mengawasi  pemerintah, mendorong pembangunan, dan bersuara untuk kepentingan Masyarakat kami," Ucapnya.

Selanjutnya, Mansyur dari DPRD dari komisi I Kabupaten Nunukan menjelaskan Oknum Anggota BK sebenarnya berbicara seperti itu, sebenarnya dia tidak memahami dan bukan Banggar, kalau Banggar, dia mengetahui apa yang dibutuhkan oleh 4 wilayah apakah tidak kasihan dengan keadaan Infrastruktur jalan yang tidak baik, hingga orang sakit di tandu, untuk dibawa ke RSUD, bagaimana persiapan Kabudaya persiapan DOP, termasuk, 1. Pendidikan 2. Kesehatan 3.Akses Jalan, bagaimana Akses jalan, sehingga saudara saya yang berada di Krayan hingga mau keluar dari NKRI.

"Karena kenapa akibat faktor itu tadi, cuma diberikan anggaran Rp. 29 Miliar dan sampai dimana anggaran seperti itu, Kemudian Kabudaya, masa permasalahan ini mau dibuka, bobroknya DPRD, makanya banyak bertanyalah kepada orang Banggar karena Banggar yang tau persoalan ini. Perlu dilihat kondisi Nunukan secara utuh, jangan sepotong-sepotong," jelasnya.

Dirinya juga meminta agar pernyataan yang menyudutkan Partai Nasdem agar tidak sembarangan mengingat Nasdem memperjuangkan kebutuhan rakyat dan bukan ingin mencari pokir semata. 

"Nasdem ini bekerja untuk Rakyat jadi jangan macam-macam memojokkan salah satu partai, kita harus berbicara positif. Juga kami perjuangkan kalau masalah pokir tidak, DPRD hidup tanpa Pokir karena kami punya gaji, jadi ada Oknum yang  ngomong seperti itu, harus turun kelapangan, Krayan Anggaran Rp 29 Miliar, dan kebudaya Anggaran Rp 15 Miliar, Sebatik Anggaran," sambungnya. 

"Bagaimana dengan Banjir, itu yang kita butuhkan, inikan baru satu kali KUPPS di lakukan, kita mau buka semua berapa anggaran di Nunukan, dan berapa Kabudaya, termasuk Krayan, kemudian Sebatik berapa, apabila terjadi kecemburuan sosial,apakah beranikah bertanggung jawab. Ini bahasa Moral bukan bahasan Pokir, jadi di harapkan jangan asal ngomong jadi jangan mengotori Lembaga dengan persoalan itu, mari kita bersama sama membangun kabupaten Nunukan. Ingat sejarah dengan Misi dan Visi Bupati ini harus sejajar dengan Asta Cita Presiden juga, jadi jangan asal ngomong bertubi tubi seperti itu, tangung jawab tidak kalau ada permasalahan," ungkapnya.

Andi Fazrul dari Fraksi Partai Nasdem, yang juga menjabat Ketua Komisi III DPRD kabupaten Nunukan menjelaskan Kader Nasdem harus mengetahui pemerataan program masing-masing Dapil karena mereka berhak memperjuangkan masyarakat Dapilnya. 

"Dikarenakan Nasdem baru balik, selesai Rakernas, jadi kita harus ikut perkembangan yang ada seperti tadi, apa yang disampaikan oleh Pak Mansur, dan pak Hendrawan, namun betul kami mau mengetahui, secara utuh kemana pembagian anggaran sebenarnya, baik Dapil 1 berapa, Dapil 2, Dapil 3 , dan Dapil 4 berapa, jumlah Nilai anggaran yang diterapkan untuk infrastruktur pembangunan,  kita mau memeratakan dan mana yang lebih agensi, kalau memang sifatnya agensi di Dapil 4, kita alokasikan dana kesana, jadi seperti itu, jadi bukan masalah POKIR," ucapnya. 

(SRF)