Fraksi Hanura DPRD Nunukan : Kami Butuh Kejelasan Penganggaran dan Perubahan Anggaran

Nunukan, TuntasOnline.id – Fraksi Partai Hanura DPRD Nunukan menyampaikan pernyataan terkait polemik penetapan Pokok Pikiran (Pokir) yang baru-baru ini sedang hangat diperdebatkan. 

Anggota Fraksi Hanura, Hamseng, menegaskan bahwa pihaknya tidak memiliki niat untuk menghalangi pelaksanaan Rapat Paripurna DPRD. Namun, ia menyampaikan bahwa Fraksi Hanura memiliki sikap tersendiri yang dilandasi kebutuhan akan kejelasan dalam hal penganggaran dan perubahan anggaran.

“Kami tidak berniat memindahkan atau menunda Rapat Paripurna DPRD ini. Tapi kami memiliki sikap tersendiri. Kami butuh kejelasan anggaran, terutama terkait perubahan anggaran,” ujar Hamseng dalam pernyataannya. 

Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa dalam proses pembahasan anggaran, Fraksi Hanura menuntut keadilan dalam distribusi anggaran ke seluruh daerah pemilihan (Dapil).

"Kami sudah membahas perubahan anggaran, namun hingga kini kami belum melihat kejelasan asas keadilan. Kami mempertanyakan bagaimana porsi anggaran dibagi ke empat dapil. Itu yang menjadi sikap tegas kami di Fraksi Hanura,” jelasnya.

Hamseng juga membantah bahwa fraksinya mempermasalahkan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir). Ia menyebut ada kesalahpahaman dan bahkan penyampaian yang menyinggung fraksi Hanura oleh pihak lain di DPRD.

“Kami tidak mempermasalahkan Pokir. Kekeliruan itu dilakukan oleh teman-teman di DPRD yang sudah berani mengambil sikap sendiri. Itu bukan sikap kami. Tapi kenapa justru fraksi kami yang disinggung? Dia hanya punya hak berbicara untuk fraksi dia sendiri, bukan fraksi kami,” tegasnya.

Fraksi Hanura, kata Hamseng, tetap fokus pada pemerataan anggaran dan memastikan program pemerintah dapat berjalan secara adil dan prioritas.

“Anggaran Rp1,8 triliun itu bukan angka kecil. Kami ingin memastikan bahwa penggunaannya benar-benar dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Program-program yang ada harus menjadi prioritas. Kalau tidak jelas prioritasnya, pasti menimbulkan pertanyaan. Fraksi Hanura akan tetap jeli dan kritis dalam mengoreksi anggaran agar benar-benar terserap dan memprioritaskan pembangunan di Kabupaten Nunukan,” paparnya.

Meski bersikap kritis, Hamseng menyatakan Fraksi Hanura tidak memiliki niat buruk terhadap pemerintah daerah.

“Kami justru ingin membantu pemerintah daerah dalam mewujudkan 17 program unggulan. Sebagai DPRD, tugas kami adalah mengawal dan mengawasi anggaran. Kami tetap konsisten pada posisi itu,” tuturnya.

Terkait pernyataan salah satu anggota DPRD yang menyebut sikap Fraksi Hanura dalam paripurna secara negatif, pihak Hanura menegaskan akan menindaklanjuti persoalan itu secara serius.

“Pernyataan dari salah satu anggota DPRD itu akan kami pelajari lebih lanjut. Karena sudah masuk ke ranah tuduhan, dan jika masuk ranah hukum, berarti sudah termasuk pencemaran nama baik terhadap fraksi kami,” kata Hamseng.

Ia juga menambahkan, langkah hukum bisa saja ditempuh untuk mencegah munculnya asumsi dan pernyataan liar terhadap fraksi mereka.

“Kami ingin menghindari adanya asumsi-asumsi liar terhadap fraksi kami. Ketika kami tidak mengikuti paripurna, itu murni karena kami ingin melihat apakah anggaran itu benar-benar proporsional. Kami ingin memastikan tidak ada kesenjangan antar Dapil 1, 2, 3, dan 4. Itu harapan kami,” ungkapnya.

Hamseng juga mengkritik pelaksanaan paripurna yang dinilai terburu-buru dan tidak transparan.

“Kenapa harus diparipurnakan secara buru-buru? Seharusnya dibahas lebih mendetail. Ini penting karena nanti kami harus menjawab pertanyaan masyarakat saat reses. Jika ada badan jalan yang belum dibangun, kami harap masyarakat bersabar, mengingat postur anggaran yang ada terbatas,” pungkasnya.

(SRF)