Sekretaris Komisi DPRD Nunukan Tekankan Optimalisasi PAD

Nunukan, TuntasOnline.id - Sekretaris Komisi I DPRD Kabupaten Nunukan Mansur tekankan pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sekertaris Komisi I DPRD Kabupaten Nunukan Mansur sependapat, dengan tanggapan dari Ketua Komisi I, banyaknya barang-barang yang masuk di Nunukan, Bea dan Cukai saja bisa mendapatkan hasil kenapa kita tidak langsung melakukan kordinasi mengenai, barang barang yang masuk di wilayah kabupaten Nunukan.

Contoh, barang-barang dari Malaysia kemudian di loloskan oleh Bea Dan Cukai, kemudian kita mempunyai kontribusi pajak didalamnya, kalau Kapal sandar di Pelabuhan, lalu naik barang barang dari Malaysia di kapal tersebut, pasti petugas Bea Dan Cukai mengetahui dan sudah pasti petugas Bea Dan Cukai mendapatkan Cukai di situ.

"Saran saya, ambil data dari Bea Dan Cukai berapa barang barang yang masuk dan sinkronkan dengan aturan itu, sudah pasti barang yang dari Malaysia bukan sedikit yang dinaikan di kapal tersebut, karena dalam satu bulan, kapal yang masuk datang di kabupaten Nunukan ada Empat kapal termasuk kapal Pelni, KM.Lambelu, KM. Bukit Siguntang, KM. Pantau Kerato, kemudian barang tersebut dari Malaysia langsung di naikan ke kapal, dan ini hanya menjadi saran saya untuk mendapatkan kontribusi," ujarnya. 

"Mengenai Tenaga kerja Asing, mengingat tenaga kerja Asing lumayan banyak berada di perusahaan khususnya, yang berada di wilayah Empat. Daerah kabupaten Nunukan, sebagai daerah pelintas atau daerah transit,dalam satu bulan hampir 4000 lebih, tenaga kerja ilegal yang masuk di Malaysia, apakah kita tidak bisa berkoordinasi dan bekerja sama dengan PELINDO untuk mendapatkan Retribusi itu, karena selama ini kita hanya mendapatkan Reportasenya, sementara kita sudah dibuatkan peraturan oleh pemerintah daerah tentang PERDA TPPO, kenapa pemerintah daerah tidak ingin mengambil kontribusi dari PT. Pelindo, sudah tentu kita terlebih dahulu harus kordinasi  dengan PT. Pelindo kabupaten Nunukan," jelasnya.

Permasalahan TKI yang yang Resmi berangkat ke Malaysia, sedikitpun tidak ada hasil dari Pemerintah Daerah, Contoh Pertama :
1. Yang didapatkan hanyalah, penyakit HIV, TBC, dan mengurus KTP yang menjadi permasalahan di Nunukan, inilah yang harus dicarikan solusi selagi tidak berbenturan dengan hukum. Bagaimana mau meningkat PAD kita kalau diduga ada pembiaran dari pemerintah daerah. 
2. Kalau ada barang-barang Malaysia ke Tarakan, harus ada penarikan kontribusinya  terhadap pemilik kapal dan si pemilik barang. Seperti Gula, Milo, Minyak makan, susu, Gas,dan lain lain,
selama tidak melanggar aturan.

"Karena apabila barang sudah masuk di Indonesia, berarti barang tersebut sudah Resmi, kalau yang tidak resmi itu yang masih dalam perjalanan. Kemudian kita harus mengambil contoh dari Tarakan, semua Truk-truk yang diparkir di jalan, dilarang parkir,  harus ada tempat parkir dan itu harus membayar, tidak boleh parkir di pinggir jalan, dan ada tempat khusus yang di buatkan, dan disertakan juga pelabuhan Tarakan, dalam melakukan pungutan kontribusi dalam setiap perbulannya, tentang parkiran kendaraan. Karena kita masih ada waktu, masih ada waktu kesempatan 15 hari, Mansur menegaskan, untuk tahun kedepannya pemerintah tidak boleh kalah, dan tegas dalam hal kontribusi tidak melanggar aturan," Paparnya.

Kemudian mengenai penggunaan tenaga kerja asing, lewat perusahaan yang di atur Permen Nomor : 8 tahun 2021 Dana Kompensasi pengunaan Pekerja Tenaga Kerja Asing (DKPPKA) harus diberlakukan tahun ini melalui Disnakertrans mengenai 9 orang tenaga kerja Asing sedang dalam proses berjalan dan perusahaan perlu penuh tanggung jawab, moral atau tangung jawab sanksi terhadap perusahaan.

"Kemudian perlu keterlibatan Kades, agar tidak ada permainan berpura pura melancong ke perusahaan tersebut, ternyata ikut andil bekerja didalam perusahaan. Maka Akan bisa  terjadi mekanisme  pembohongan terhadap Pemerintah dan DPRD kabupaten Nunukan. Saya tekankan lagi, semakin cepat semangkin baik, kita jangan kalah dengan pekerja Asing, yang ada di perusahaan tersebut," ujarnya. 

(SRF)