Bengkulu, TuntasOnline.id - Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, Sumardi, memimpin Rapat Paripurna DPRD Provinsi Bengkulu dengan agenda menyaksikan pidato Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto terkait penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan, Jumat (14/8/2026).

Rapat tersebut dihadiri Gubernur Bengkulu Helmi Hasan, Wakil Gubernur Bengkulu Mian, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu, serta tamu undangan lainnya.

Di bawah kepemimpinan Sumardi, rapat paripurna tersebut menjadi bagian dari penyampaian arah kebijakan pemerintah pusat melalui pidato Presiden Prabowo Subianto mengenai rancangan APBN 2027.

Dalam pidatonya, Presiden menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester I 2026 menunjukkan kinerja yang baik. Kondisi tersebut menjadi salah satu dasar penyusunan RAPBN 2027 yang diarahkan tetap ekspansif, kolaboratif, terarah, dan terukur guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi pada 2027.

Presiden Prabowo menetapkan delapan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) yang menjadi arah pembangunan, yakni kedaulatan pangan; kemandirian energi dan air; pendidikan; kesehatan; hilirisasi dan industrialisasi; infrastruktur, perumahan, dan ketahanan bencana; ekonomi kerakyatan dan desa; serta penurunan kemiskinan.

Selain delapan program tersebut, pemerintah pusat juga menekankan penguatan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, percepatan digitalisasi, serta diplomasi ekonomi.

Presiden meminta kementerian, lembaga, badan, dan pemerintah daerah dapat menghadirkan kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat.

Rapat yang dipimpin Sumardi itu sekaligus menjadi ruang bagi pemerintah daerah dan DPRD Provinsi Bengkulu untuk menyimak langsung arah kebijakan nasional yang nantinya perlu diterjemahkan sesuai kebutuhan daerah.

Pemprov Bengkulu sendiri menyatakan siap memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dalam menjalankan delapan program prioritas tersebut. Gubernur Helmi Hasan bersama Wakil Gubernur Mian menegaskan bahwa koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi bagian penting agar program pembangunan dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Implementasi program akan diarahkan pada sejumlah sektor, mulai dari pangan, energi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hilirisasi, ekonomi kerakyatan, hingga percepatan penurunan kemiskinan.

Melalui sinergi antara pemerintah pusat, Pemprov Bengkulu, DPRD, dan seluruh pemangku kepentingan, berbagai kebijakan nasional diharapkan dapat diterjemahkan menjadi program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Bengkulu.

Sumardi melalui forum paripurna tersebut menempatkan DPRD Provinsi Bengkulu sebagai bagian dari proses penguatan koordinasi antara kebijakan nasional dan agenda pembangunan daerah, sehingga arah pembangunan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat.(Adv)